DKP Prov. Kaltara Lakukan Patroli Pengawasan di Perbatasan Indonesia - Malaysia Cegah Nelayan Asing dan Ilegal Fishing

DKP Prov. Kaltara Lakukan Patroli Pengawasan di Perbatasan Indonesia - Malaysia Cegah Nelayan Asing dan Ilegal Fishing
Kasie Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syahahadin

Kaltara, Nunukan - Guna mengantisipasi masuknya nelayan asing diperairan RI, khususnya di wilayah perairan Karang Unarang Pulau Sebatik Kab. Nunukan Prov. Kaltara, dengan modus berpura - pura menjadi nelayan Indonesia dan berbaur dengan nelayan tradisional RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara melakukan Patroli Pengawasan dan pemeriksaan kelengkapan perijinan usaha perikanan di perbatasan RI - Malaysia, Rabu (26/08/2020).

Dalam giat DKP Kaltara tersebut turut serta diantaranya dari Imigrasi, TNI-AL, Pol Airud, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan, Satgas Pengawasan Perikanan Pusat, Kantor Kecamatan Sebatik dan Pokmaswas SDKP Barakuda Ambalat.

Kasie Pengawasan Sumber Daya Perikanan DKP Prov. Kalimantan Utara Rukhi Syahahadin yang meminpin kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan terkait laporan dari Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang menyampaikan dugaan maraknya nelayan asing yang masuk diperairan Indonesia dan berbaur dengan nelayan tradisional Indonesia melakukan penangkapan ikan.

"Kita upayakan perairan kita steril dari nelayan asing, agar sumber daya perikanan kita benar - benar dinikmati oleh nelayan - nelayan kita" ungkap Rukhi.

Dalam giat tersebut, beberapa perahu nelayan tradisional yang diperiksa, Tim Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltara menemukan masih ada nelayan belum melengkapi kelengkapan - kelengkapan usaha penangkapan perikanan, termasuk juga alat tangkap yang dilarang untuk dipergunakan seperti pukat trawl.

"Kita masih melakukan pembinaan, jadi kita sampaikan kepada para nelayan ini agar melengkapi perijinan usaha penangkapan perikanan di Kabupaten/Kota masing - masing dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta masalah alat tangkap yang tidak dibenarkan untuk dipergunakan seperti trawl, kemudian pemboman ikan dan lain - lain yang mengancam kelansungan ragam biota laut kita " jelas Rukhi lagi.

H. Masjidil, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP Barakuda Ambalat berharap agar kegiatan ini bisa rutin dilakukan, mengingat rawannya daerah perbatasan RI - Malaysia dengan Ilegal Fishing dan juga kegiatan ilegal lainnya.

"Masuknya nelayan asing merupakan tugas kita bersama untuk mengawasinya agar tidak menerobos kedaulatan wilayah kita, bukan hanya tugas DKP, TNI-Polri, PokMasWas tapi seluruh masyarakat utamanya nelayan - nelayan kita yang beraktifitas sepanjang perbatasan, kalau ada nelayan asing yang masuk atau mengetahui ada kegiatan ilegal lainnya segera laporkan agar ditindaklanjuti sesegera mungkin, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada DKP Provinsi Kaltara yang respon terhadap laporan Pokmaswas sehingga turun langsung ke lokasi" imbuh Masjidil.

"Apalagi dalam giat ini tentu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, mengingat tim yang turun mempergunakan kapal DKP ini lansung dari Tanjung Selor ke Pulau Sebatik" tambah Masjidil.

Senada dengan Kasie Pengawasan DKP Prov. Kaltara, Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, H. Idham Chalid juga mengharapkan agar perairan Indonesia khususnya di Kalimantan Utara dapat steril dari nelayan asing dan juga kegiatan ilegal fishing, namun tentunya dari DKP Provinsi Kaltara juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan kegiatan pengawasan di peraian perbatasan Indonesia - Malaysia. (Saharuddin)